Add caption

40 Kepala Keluarga, terdiri dari 152 jiwa yang semula adalah gelandangan dan pengemis di Padang, kini telah menempati rumah yang dilengkapi listrik dan air bersih. Mereka adalah warga penghuni Kampung Kesetiakawanan Sosial "Saiyo Sakato" yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Koto Tangah, Kota Padang.

"Kalau bapak, ibu betul-betul bekerja keras pasti akan bisa keluar dari kemiskinan dan tidak lagi mengemis di jalanan. Ini PR kita bersama," ujar Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa kepada warga ketika meresmikan Kampung Kesetiakawanan Sosial "Saiyo Sakato" pada Mei yang lalu.

Pembangunan hunian bagi gelandangan dan pengemis itu terleasisasi berkat bantuan Program Desaku Menanti dari Kementerian Sosial RI. Program ini ditujukan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis sebagai dengan mengembalikan keberfungsian sosial mereka sehingga mereka mampu melakukan perubahan mendasar yakni kebiasaan meminta-minta menjadi lebih mandiri dalam bekerja dan berusaha.

Menurut Khofifah, Kampung Kesetiakawanan Sosial Padang cukup layak dicontoh oleh daerah lain. Lokasinya berada di tempat ketinggian yang secara topografi berada pada jalur hijau dan jauh dari ingar bingar keramaian kota. Dari sini, terhampar pemandangan pantai dan gunung sekaligus.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Balai Gadang dipilih karena kelurahan tersebut cukup representatif untuk persoalan sosial.

"Hal ini bisa menjadi inspirasi warga untuk lebih kreatif," ujar Mahyeldi.

Kepala Dinas Sosial Padang Amasrul menyebutkan untuk membangun Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato pihaknya memperoleh bantuan dari pusat sebesar Rp1,18 miliar. Jumlah tersebut dipergunakan untuk bantuan bimbingan rehabilitasi sosial , bimbingan keterampilan selama dua bulan, bantuan jaminan hidup 152 jiwa selama 90 hari, bantuan bahan baku rumah untuk 40 KK, dan bantuan peralatan rumah tangga 40 KK.

Program Desaku Menanti diberikan kepada kabupaten dan kota yang memenuhi persyaratan. Untuk Sumatera Barat, Kota Padang adalah daerah pertama yang dianggap telah memenuhi persyaratan.

Syarat pelaksanaan program Desaku Menanti, sebagaimana dikutip ANTARA, pemerintah daerah menyediakan lahan, anggaran, infrastruktur pendukung, dan tenaga pendamping. Sementara Kementerian Sosial membuat model kampung dan memberikan bantuan bimbingan sosial keterampilan bagi calon penghuni kampung sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Asisten Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sumatera Barat Syafruddin menyebut, dari sekian banyak daerah katanya, Padang perlu diapresiasi, karena mampu menangkap setiap program yang diluncurkan pusat, termasuk membangun percontohan Kampung Kesetiakawanan Sosial yang dinilai representasi dan bisa menarik masyarakat.

AASSAS

Kampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 pengguna]
penggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapenggunaKampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 penggunapengguna

Rahmat

Kampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 pengguna


Kampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 pengguna
Kampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 pengguna
Kampanye kreatif, bisa disaksikan oleh 200.000 kali. Walaupun halaman fans nya baru dilike 9.000 pengguna

Melihat kembali Sumatera Barat dalam konstelasi pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan kepala daerah menjadi menarik ketika kita menemukan "polanya".

Walau dinamikanya berubah mengikuti konteks nasional, tetapi dari catatan lampau kita bisa melihat pola yang bisa diturunkan untuk "membaca" capaian berikutnya.

Karena begitu menariknya, saya mencoba menghimpun catatan-catatan lampau berikut ini.

***

2018, empat kota di Sumatera Barat akan menghadapi penentuan kepala daerah. Agenda lima tahunan ini menjadi sangat penting selain bagi daerah, tetapi bagi partai politik karena 2018-lah harapan terakakhir untuk melihat sejauh mana partai memanaskan mesin mereka.

Hal ini menyimpulkan bagi penulis
*Sulit petahana 2 mengalahkan petahana 1
*Bahkan sekalipun petahana 2 maju tanpa bersaing dengan petahana 1 (karena sudah habis masa jabatannya)

Warga Padang akan mudah berjumpa dengan baliho, tapi kali ini mereka yang menyemarakkan adalah yang akan bertanding di Pilwako Padang 2018 nanti.

Siapa saja yang kita telah berjumpa balihonya?

Hendri Sapta, Adib Alfikri, baru dua nama itu yang tampak. Adapun kedua petahana masih tampaknya fokus pada kerja mereka.

Namun, tak selamanya harus baliho yang memakai ruang di kota. Tapi, para calon kepala daerah sudah mulai menebar profil mereka. Baik Mahyeldi maupun Emzalmi.

Saya jadi ingin ketika 5 tahun lalu, Andre Rosade begitu percaya diri dengan baliho-balihonya. Namun, ia justru mengikuti pilihan berbeda.

Dokter Fiera "Lola" Lovita, wagra Solok menjadi sasaran intimidasi dan ancaman sekelompok orang yang mengaku dari organisasi masyarakat (ormas). Penyebabnya, gara-gara Lola mengunggah status di media sosial yang menyinggung ulama Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Dampaknya, Kapolres Solok dicopot.

Warga Padang Panjang, Sumatra Barat, Ahmad Rifai Pasra, kesandung masalah hukum karena menulis dan menyebar status Facebook soal bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Ia harus mendekam dipenjara.

Nurul Indra, walau melakukan aksi seorang diri di Padang Sabtu (13/5/2017), namanya muncul di pemberitaan karena fotonya yang viral. Mereka yang menentang, membuat foto itu justru viral, sehingga telah memantik Gubernur Sumatera Barat berkomenter.

Dari ketiganya, kita bisa melihat persamaan. Bahwa arus media sosial yang dengan cepat mengantar "status" seseorang menjadi viral. Hal ini bisa jadi membawa dampak lanjut.

Kota Padang merupakan salah satu kota tua yang terletak di kawasan Pesisir Pantai Barat Sumaterat. Kota Padang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupeten Padang Pariaman, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Menurut Sejarawan Universitas Andalas Anatona Gulo, luas Kota Padang sekarang dengan Padang dahulu berbeda. Sekarang kota Padang lebih luas. Ketika di masa pemerintahan VOC Belanda pada akhir abad 17, yang termasuk Kota Padang adalah daerah sekitar bibir pantai, kira-kira dari Teluk Bayur (dulu Emmahaven) sampai Ulak Karang Purus, dan arah ke timur sampai ke Simpang Haru.

Dahulunya Padang ini dikelilingi oleh daerah Padang Pariaman. Pada tahun 1980’an, setelah adanya pemekaran, daerah yang di luar Teluk Bayur sampai Ulak Karang dan Simpang Haru itu disebut dengan Padang Luar Kota, oleh karena itulah ada istilah Padang Kota dan Padang Luar Kota.

Lantas suku apakah pendatang paling awal di Kota Padang?

“Kalau pertanyaannya siapakah penduduk asli Kota Padang, maka kita mengacu kepada daerah yang kecil tadi (Teluk Bayur sampai Ulak Karang dan Simpang Haru). Dan boleh dikatakan salah satu pendatang awal ke Kota Padang itu adalah Suku Nias, karena orang Nias ini termasuk suku yang suka merantau. Namun mereka tak punya pilihan soal daerah tujuan merantau ini dan daerah tunjuan utama rantau mereka itu memang hanya ke daerah pesisir pantai barat sumatera,” ujar Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas ini.

“Di Aceh orang Nias banyak, di Sibolga juga banyak, di Bengkulu juga, di Meulaboh juga banyak, tapi keberadaan orang Nias itu yang paling menonjol ya di Padang beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, menonjolnya orang Nias di Padang tidak terlepas dari keberadaan kota Padang sebagai pusat pemerintahan VOC Belanda pada akhir abad ke 17 dulu. Kota Padang di masa itu boleh dikatakan sebagai kota metropolitan seperti yang dikatakan oleh Rusli Amran dan kota besar tentu menjadi daya tarik bagi orang untuk mengadu nasib.

Faktor pertama kedatangan orang Nias ke kota Padang adalah untuk merantau dan mencari peruntungan. Sementara faktor kedua adalah karena mereka didatangkan oleh orang-orang Belanda atau orang Cina untuk menjadi tenaga kerja di kota Padang, karena mereka menganggap orang Nias adalah tenaga kerja yang ulet dan gigih.

“Dan di saat itu pada akhir abad 17 itu tidak banyak tenaga kerja orang Melayu atau orang Minang yang mau menjadi tenaga kerja kasar, sehingga didatangkanlah tenaga kerja dari Nias,” jelasnya.

Salah satu pemukiman terbesar orang Nias di Padang adalah di Puruih. Nama Puruih ini berasal dari bahasa Nias, yang dibaca ‘furui’ atau ‘vurui’ karena mereka tidak bisa membaca huruf ‘p’. Ia menyebutkan, arti dari kata Puruih itu adalah ‘melipat’.

Jadi masyarakat Nias yang tinggal di sana sering meilihat ombak besar melipat dan menggulung pemukiman mereka, sehingga terucaplah oleh mereka ‘difurui ita’ atau ‘dilipatnya kita’. Hingga saat ini, kawasan Puruih memang terkenal dengan ombaknya yang besar dan bergulung-gulung ketika menghempas ke tepi pantai.

“Itulah kenapa daerah itu dinamakan Puruih. Ini dari bahasa Nias, dalam bahasa Minang tidak akan ditemukan apa itu Puruih. Dan di sana (Puruih) juga ditemukan makam-makam orang Nias,” ujarnya.

Sumber: http://travel.m.klikpositif.com/baca/9251/nias--salah-satu-suku-pertama-penghuni-kota-padang?page=2

Minang Saisuak

Imigran dari Nias termasuk pendatang paling awal yang menghuni kota Padang. Konon mereka sudah sampai ke Padang sejak zaman kejayaan Aceh di abad ke-16 (atau mungkin lebih awal lagi). Namun, tampaknya mereka bukan melakukan migrasi spontan. Walaupun orang Nias tinggal di pulau-pulau di pantai barat Sumatra (pulau utama: Pulau Nias), tampaknya kehidupan mereka lebih berorientasi darat dan mereka tidak begitu pintar dalam tradisi pelayaran. Banyak orang Nias yang sampai ke pantai barat pulau Sumatra dibawa oleh orang-orang Aceh. Kaum bangsawan pantai, seperti di Pariaman dan Padang, mengolah tanah-tanah mereka dengan bantuan tenaga budak, yang umumnya didatangkan dari Pulau Nias.

Menurut J.T. Nieuwenhuisen dan H.C.B. Rosenberg (1863) tradisi bekerja untuk orang lain penebus hutang, gadai, atau jadi budak sudah merupakan tradisi dalam kehidupan orang Nias di kampung halaman mereka. Tampaknya kebiasaan mereka itu dimanfaatkan oleh orang-orang luar, seperti orang Aceh. Banyak di antara mereka menjadi orang yang tergadai karena tak mampu membayar utang (pandeling), semacam perbudakan terselubung. Beberapa surat dari raja-raja lokal di pantai barat Sumatra (seperti Singkil, Trumon, Susoh, Bulusama, dll.) yang kini tersimpan di Universiteitsbibliotheek Leiden, Belanda, menunjukkan bahwa orang Aceh sering menggarong perkampungan orang Nias di Pulau Nias dan secara paksa membawa penduduknya ke Tanah Tepi untuk dijual kepada orang-orang kaya guna dipekerjakan di pelabuhan, di perkebunan dan sebagai jongos dan babu (De Stuers 1850, II:68). Dalam perjalanan masa, akhirnya komunitas pendatang dari Pulau Nias ini menjadi bagian dari masyarakat Minang di pantai barat Sumatra. Keturunan koloni pendatang asal Nias umumnya kini mendiami daerah Palinggam dan Seberang Padang dan satuenclave di Kenagarian Tanjuang Basuang, Kabupaten Padang Pariaman (Anatona 1996). Umumnya mereka memeluk agama Kristen, meskipun ada yang pindah ke agama Islam. Mereka hidup berdampingan dengan damai dengan penduduk asli (orang Minang) dan etnis-etnis pendatang lainnya.

Aspek budaya yang lain seperti tari Balanse Madam (lihat: Risnawati dan R.M. Soedarsono 2003; Indrayuda 2009) dan hombo batu (lompat batu) juga masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Keheterogenan (paco-pacomeminjam judul buku Freek Colombijn, 2006) kota Padang sejak dulu adalah sebuah anugerah Tuhan. Ciri kota Padang yang plural dari segi etnis dan agama itu kiranya elok dipertahankan.

Sumber: https://niadilova.wordpress.com/2012/03/26/minang-saisuak-82-tarian-orang-nias-di-padang/

Sumber: Sumaterra site:boston.com

Untung saja transisi demokrasi di Sumbar sedikit terselamatkan oleh munculnya kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang relatif kuat. Munculnya kekuatan civil society ini kondusif bagi demokratisasi. Ketika mekanisme kontrol dalam sistem pemerintahan tidak jalan, civil society muncul menjadi pengimbangnya. Kelompok inilah yang kemudian proaktif membongkar korupsi berjamaah di DPRD. Gerakan mereka bahkan menjadi bola salju yang kemudian menyeret eksekutif. Sumbar adalah daerah yang pertama membongkar korupsi berjamaah legislatif dan eksekutif lokal. Seluruh anggota DPRD dan (mantan) Gubernur Sumbar telah menjadi tersangka. Efek gerakan antikorupsi di Padang kemudian menggelinding ke sejumlah kabupaten/kota di Sumbar.

Rasionalitas politik semacam ini terus berlanjut ketika mantan gubernur Zainal Bakar, yang terkait kasus korupsi APBD, gagal mendapatkan tiket pencalonan pilkada Sumbar 2005. Padahal, sebagai seorang incumbent (calon yang sedang menjabat), ia punya sumber daya politik yang kuat.

Gerakan antipolitisi busuk ini bahkan membawa implikasi pada hasil Pemilu 2004. Meski Golkar tetap menang dalam pemilu legislatif, tapi Amien Rais (ketua umum PAN) tampil sebagai pemenang pada pilpres putaran pertama di Sumbar. Jika PAN terpuruk di pemilu legislatif, mestinya Amien kalah dalam pilpres. Kenyataannya tidak demikian. Dengan kata lain, rakyat dapat membedakan Amien yang punya citra sebagai tokoh reformis dan PAN Sumbar yang sejumlah elite lokalnya terlibat kasus korupsi. Dalam pemilu 2004 rakyat menjadi hakim yang menghukum mereka yang terbukti tidak aspiratif dan kredibel, walaupun pilihan baru mereka belum tentu lebih baik.

Referensi
*Israr Iskandar

Muhammad Busra Khatib Alam

Devisit atau kekurangan daya listrik PLN masih sering terjadi di Sumatera Barat sampai saat ini. Dampaknya, sering terjadi pemadaman bergilir disejumlah daerah.

Untuk mengantisipasi persoalan ini, pemerintah bersama swasta terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan memperbanyak pembangkit, salah satunya energi panas bumi.

Seperti yang dilakukan PT.Supreme Energy di kabupaten Solok Selata. Perusahaan ini terus mengembangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang sudah dimulai sejak tahun 2012 lalu.

Rabu siang (24/05/2017), pengeboran ke tujuh dimulai untuk mencapai target 19 sumur hingga tahun 2019 nanti. Ke 19 sumur ini nanti akan menyuplai sekitar 80 megawatt daya listrik untuk Sumatera Barat pada tahap pertama.

Supreme menargetkan, bisa menyuplai sebesar 220 megawat daya listrik dari pembangkit listrik panas bumi di kawasan Pekonina Muaro Labuh Solok Selatan ini.

Menurut presiden direktur PT.Supreme Energy, Supramu Sentosa, ketika beroperasi nanti, PLTP Muaro Labuh ini mampu melistriki 160.000 rumah tangga pada sub sistem kelistrikan Sumatera bagian utara.

“Untuk pengeboran satu sumur ini memakan waktu 40 sampai 45 hari, jadi untuk 19 sumur itu insya Allah pertengahn tahun depan bisa selesai, setelah itu tentu nanti akan ada testing dan sebagainya,” kata Supramu Sentosa, presdir PT.Supreme Energy.

Untuk pengembangan PLTP unit 1 sebesar 20 MW, nilai investasi yang ditanamkan oleh PT.Supreme Energy Muara Laboh sebesar $469 juta atau setara dengan Rp 6,2 trilyun. Ini berarti untuk pengembangan 1 MW dibutuhkan $5,86 juta atau Rp 77,9 milyar.

Sumber dananya adalah pinjaman jangka panjang yang diperoleh PT.Supreme Energy dari sejumlah bank dari Jepang.

Sumber: http://topikini.com/2019-sumbar-dapat-pasokan-listrik-80-mw-dari-panas-bumi/

Supreme Energy Mulai Pengeboran Sumur di Muara Laboh

Bisnis.com, PADANG - PT Supreme Energy Muara Laboh meresmikan pengeboran perdana sumur eksploitasi di wilayah kerja panas bumi (WKP) Liki Pinangawan, Muara Laboh, Solok Selatan, Sumatra Barat.

Presiden Direktur Supreme Energy Supramu Santosa mengatakan peresmian pemboran perdana itu sebagai langkah awal untuk pemboran secara keseluruhan 13 sumur eksploitasi untuk menghasilkan listrik 80 MW.

“Harapan kami proyek ini berjalan lancar, dalam waktu 2,5 tahun untuk eksploitasi dan produksi, sehingga Juli 2019 sudah selesai,” katanya, Rabu (24/5/2017).

Dia mengatakan secara keseluruhan perseroan akan menghasilkan 86 MW gross. Dari jumlah itu sebanyak 80 MW akan dijual secara komersial kepada PT PLN dan 6 MW dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri.

Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengatakan kapasitas terpasang untuk energi panas bumi saat ini sudah mencapai 1.698,5 MW.

“Targetnya 7.200 MW pada tahun 2025. Jadi masih ada kekurangan 5.500 MW. Dari kekurangan itu untuk 4.000 MW sudah ada pemenang WKP dan penugasan langsung, sisanya yang 1.500 ini lagi yang dikejar,” katanya.

Dia mengakui pengembangan panas bumi atau geothermal merupakan pekerjaan berat, sehingga dibutuhkan kerjasama stakeholder terkait, serta insentif dan kemudahan perizinan untuk pengembangan panas bumi.

Pemerintah, imbuhnya, sudah mempunyai lima terobosan untuk mempercepat realisasi kapasitas panas bumi 7.200 MW pada 2025. Yakni, pelaksanaan lelang lima WKP pada 2017 untuk wilayah Indonesia Bagian Timur dengan pertimbangan harga keekonomian yang masih masuk dan menarik untuk investor.

Lalu, penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi di daerah-daerah yang harga keekonomiannya belum masuk.

Kemudian, mempersingkat perizinan untuk kemudahan investasi bidang panas bumi yang diimplementasikan melalui pelayanan satu pintu untuk investasi di BKPM.

Memberikan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) kepada badan usaha yang memiliki potensi atau ketertarikan melakukan pengembangan panas bumi di wilayah Indonesia bagian timur.

Selanjutnya, implementasi program pendanaan panas bumi (Geothermal Fund) untuk menarik minat investor dalam melakukan pengembangan panas bumi untuk WKP di wilayah Indonesia bagian timur.

Dia meyakini dengan sejumlah terobosan yang dilakukan pemerintah, akan menarik minat pengusaha untuk ambil bagian dalam pengembangan bisnis panas bumi di Tanah Air.

Sumber: http://industri.bisnis.com/read/20170525/44/656709/supreme-energy-mulai-pengeboran-sumur-di-muara-laboh

Eksploitasi Sumur Panas Bumi 80 MW di Muara Laboh Dimulai

TEMPO.CO, Padang – Menara baja atau yang disebut Rig, terlihat berdiri kokoh di wilayah kerja panas bumi (WKP) Liki Pinangawan, Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Rabu 24 Mei 2017. PT Suprame Energi Muaro Laboh memulai eksplotasi sumur panas bumi di Liki Pinangawan Muara Laboh.
Presiden Direktur Supreme Energy Supramu Santosa mengatakan, ada 13 sumur yang akan dieksploitasi untuk menghasilkan 80 Megawati (MW). Delapan sumur produksi dan tiga sumur injeksi.
Ekploitasi ini akan dilakukan hingga pertengahan tahun 2018. Adapun kegiatan eksploitasi ini adalah pemboran sumur produksi dan sumur injeksi, pembangunan fasilitas lapangan, termasuk pembangkit listrik, yang nantinya akan dipergunakan untuk operasi produksi listrik dari sumber daya panas bumi.
Sumur-sumur ini akan menyuplai uap ke PLTP Muara Laboh Unit 1 dengan kapasitas 80 MW. PLTP Muara Laboh mampu melistrik 160.000 rumah tangga pada sub sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara.
“Target kami Agustus 2019 sudah bisa mengalirkan 80 mw listrik,” ujarnya usai pemboran awal sumur eksploitasi, Rabu 24 Mei 2017.
PT Supreme Energi menanamkan investasi sebesar US$ 469 juta atau setara Rp 6,2 triliun. Pengembangan 1 MW dibutuhkan US$ 5,86 juta atau Rp 77,9 miliar.
Kata Supramu, proyek panas bumi dimulai sejak tahun 2008. Awalnya, potensi panas bumi di kawasan tersebut diprediksi 220 MW. Namun setelah dilakukan eksplorasi di 6 sumur ditemukan sekitar 60 MW.
“Kami menempuh perjalanan panjang dan berliku sejak 2008. Sembilan tahun eksplorasi. Sekarang baru eksploitasi,” ujarnya.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, pemerintah menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan bisa mencapai target 23 persen pada 2026. Sekitar 16 persen merupakan porsi panas bumi.
“Target panas bumi hingga tahun 2025 mencapai 7.200 MW. Hingga kini yang sudah terpasang mencapai 1.698,5 MW. Tinggal 5.500 MW,” ujarnya Rabu 24 Mei 2017.
Namun, kata Yunus, wilayah kerja panas bumi untuk 4.000 MW sudah ada pemenangnya dan penunjukan langsung. Masih ada 1.500 MW yang masih ditargetkan.
Menurutnya, pemerintah melakukan sejumlah terobosan untuk mempercepat realisasi target kapasitas panas bumi. Di antaranya penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi. Pengembangannya tanpa lelang. Badan usaha dibolehkan memilih lokasi.
Kemudian, kata dia, mempersingkat perizinan untuk kemudahan investasi bidang panas bumi. Pemerintah menerapkan pelayanan satu pintu melalui BKPM.
“Mempersingkat perizinan. Yang dulunya 29 izin sekarang 5 izin saja,” ujarnya.
Pemerintah juga melakukan mitigasi untuk menarik investor. Terutama untuk wilayah timur. Ada program pendanaan panas bumi (Geothermal Fund) untuk menarik minat investor dalam melakukan pengembangan panas bumi.
ANDRI EL FARUQI

Sumber: http://www.supreme-energy.com/eksploitasi-sumur-panas-bumi-80-mw-di-muara-laboh-dimulai/

SUmbar
BI SUmbar
Masjid, taqwa
Sekolah
Taman baca

Masjid Raya Sumbar, begitu nama yang melekat untuk masjid yang terletak di persimpangan Jalan Khatib Sulaiman yang sibuk di Kota Padang. Walau sudah diresmikan pemakaiannya, Pemerintah Sumatera Barat belum memberikan nama untuk masjid ini. Hal itu bisa dimaklumi mengingat sebenarnya pembangunan masjid ini sendiri belum benar-benar rampung.

*jumat terakhir bulan puasa, parkiran. masuk ke masalah2
*arsitektur
*isu Arab Saudi

Kemegahan Masjid ini belum begitu tampak, masih kalah banyak dengan permasalahan yang muncul.

Ditandai dengan peletakan batu pertama pada 29 Agustus 2014, pelebaran jalan sepanjang 27 km bernama Bypass itu segera rampung. Pengejaannya tinggal menyisakan 1,7 km lagi untuk diselesaikan dan ditargetkan tuntas demi menyambut arus mudik 2017.

Dengan aspal yang mulus, Bypass kini memiliki dua jalur masing-masing selebar tujuh meter. Dua jalur itu dipisahkan oleh median yang ditanami rumput hijau dan deretan lampu penerangan. Bersama dengan pelebaran jalan, ada sembilan jembatan baru yang dibangun dengan total panjang 558 meter.

Ketika hanya memiki satu jalur, kondisi Jalan Bypass dulunya sangat memprihatinkan. Selain permukaan jalan yang berlubang, lebar jalan yang sempit tidak lagi mamadai menampung arus lalu lintas pada saat jam sibuk.

Rampungnya pengerjaan Jalan Bypass diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi di pusat kota, terutama saat arus mudik.

Seperti diketahui, Bypass adalah akses yang menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau. Keduanya merupakan pintu masuk utama Kota Padang. Terelaisasinya pembangunan jalur dua Bypass tentunya akan membawa efek pengganda bagi perkembangan ekonomi Kota Padang.

Dkutip Detik.com, proyek pelebaran jalan ini didanai oleh APBN yang biayanya berasal dari pinjaman Korea Selatan senilai Rp436 miliar. Adapun pengadaan lahannya dibiayai oleh Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Sumatera Barat.

Proyek jalur dua Bypass dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi pengerasan jalan sepanjang 5 km menuju Pelabuhan Teluk Bayur dengan konstruksi beton semen (rigid pavement). Sisanya, sepanjang 22 km membentang dengan konstruksi aspal beton (flexible pavement).

Bypass, Pembangunannya yang Tak Semulus Aspalnya

Harapan untuk mewujudkan jalur dua Bypass telah melewati silih berganti kepemimpinan di Kota Padang.

Pembukaan jalannya telah dirintis oleh Wali Kota Padang terdahulu mulai dari Hasan Basri Durin, Syahrul Ujud, hingga Zuiyen Rais.

Pada 2002, rencana menjadikan Jalan Bypass dua jalur diapungkan. Namun, recana itu baru dilirik setelah pusat pemerintahan Kota Padang resmi dipindahkan ke Aia Pacah pada 2012. Ketika rencana itu hendak diansur, ketidaksiapan lahan memaksa pelebaran Jalan Bypass baru dikerjakan 2014.

Masalahnya selalu sama: pembebasan lahan. Sejak kepemimpinan Fauzi Bahar, upaya konsolidasi telah dilakukan Pemerintah Kota Padang. Namun, ada sebagian masyarakat yang berkeras tidak bersedia bangunannya dibongkar. Lahan yang dibebaskan melalui konsolidasi masih menemui masalah di sejumlah titik.

Pada 2014, rencana itu dijemput kembali oleh Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah. Namun, kali ini Pemko Padang tak sendiri. Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Prasjaltarkim turun tangan bersama turunnya instruksi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Dari ABPD Sumatera Barat, sekitar Rp100 miliar dialokasikan untuk membantu Kota Padang.

Kepastian dimulainya pengerjaan jalur dua Bypass ditandai dengan peletakan baru pertama oleh Gubernur Sumatera Barat dan sejumlah menteri pada 29 Agustus 2014. Proyek ini didanai oleh APBN yang bersumber dari pinjaman dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut, terealisasinya pembangunan ini sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk peningkatan infrastruktur jalan.

***

Tersednat-sendat. Uapaya itu sempat tak berjalan mulus. karena diwarnai perlawanan dari warga. Mulai dari adu mulut hingga aksi bakar ban oleh mereka yang menolak. Akibatnya, jalur lalu lintas menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Jalan Pelabuhan Teluk Bayur macet hingga pukul 14.00 WIB.

Mengandalkan investor sebagai penyumbang dana, Pemko Padang terus mengebut pengerjaaan proyek ini. Tercatat Pemerintah Kota Padang sejumlah bangunan liar dibongkar, meskipun mendapat perlawanan warga.

"Kalau ini tak selesai, Kota Padang pastinya tidak akan mampu dengan keuangan daerah melanjutkan pembangunan ini," tukuk Vidal.

Tidak hanya itu, kontraktor juga disorot. Pembangunannya ditangani lewat kerja sama operasi kontraktor Kyeryong Construction Industrial Co LTd dengan PT Yala Persada Angkasa.

Namun, tak sedikit pula masyarakat yang mendukung. Disebutkan Mahyeldi, selama ini warga Kota Padang sebenarnya sangat mendukung pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah. Buktinya, tidak ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Padang

http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/41306/warga-diminta-dukung-pembangunan

Dipimpin Irwan Prayitno, Sumatera Barat ketika menggelar pemilihan gubernurnya pada 2015 nyaris tak menunjukkan hiruk pikuk yang berarti. Walau sempat muncul beberapa nama, pemilihan akhirnya diikuti dua pasang calon yang sama-sama petahana.

Head to head antara duel petahana ini, walau dalam batas tertentu, dinamikanya sudah bisa ditebak. Banyak yang memprediksi kemenangan Irwan. Belum lagi kampanye masing-masing pasangan yang sejak awal telah menunjukkan tanda itu. Kampanye Irwan dihadiri oleh petinggi partai pengusungnya, sementara kampanye Muslim Kasim walau ada barner yang memuat foto-foto koalisi parpol pengusung, tapi tidak sesuai kenyataannya.

Mengapa bicara 2020 dari sekarang, karena kita akan melihat kembali tokoh-tokoh yang akan turun gunung. Kenapa meriah? karena kepemimpinan Irwan yang sudah dua periode takkan berlanjut. Jadi setiap tokoh bisa lepas dari bayang-bayang kesuksesan gubernur sebelumnya.

Meriah pun penulis mendapat inspirasi sewaktu Pilwako 2013. Karean wali kota petahana tidak bisa mencalon. Tidak tanggung-tanggung, ada 10 pasang calon. Namun, kemeriahan nanti bakal ditentukan pula dengan komposisi kursi DPRD Sumbar hasil pemilu 2019. Kalau tidak ada partai yang dominan dalam perolehan suara.

Menariknya, selain memprediksi tokoh-tokoh yang bakal turun nanti, kita bisa melihat pula siapa-siapa mereka yang akan meniti jalan ke atas sana. Merangkak dari bawah. Siapa saja mereka?

***

Nasrul Abit, Ali Mukhni, Muzni Zakaria, Indra Cati: Para pejawat. Untuk Nasrul Abit karena dari pilgub ke pilgub wakil ingin naik tingkat. Dengan posisi itu, Nasrul sudah punya peluang besar ditambah saat ini menjadi Ketua Gerindra Sumbar. Adapun nama lainnnya, adalah bupati dua periode. Mereka telah memimpin daerah yang luas, sehingga dari pilgub ke pilgub bupati dua periode selalu dirilik. Ali di Padangpariaman, Indra di Agam, Muzni di Solok Selatan. Khusus Ali, ia memimpin PAN Sumbar. Nasrul Abit sendiri adalah contoh nyata, seperti pendahulunya Muslim Kasim dari Padangpariaman, Aristo Munandar dari Tanah Datar. Begitupula Gamawan Fauzi dari Solok (1995-2005). Jadi pola ini sangat besar terulang.


Mahyeldi Ansharullah, Riza Falepi: Khusus kader PKS, selain karena kiprah PKS yang nyata di Sumbar., tambah kemampuan PKS dalam relawan dan strategi mereka, serta tipikal pemilih Sumbar. Dua nama ini termasuk populer karena kepemimpinannya, walaupun untuk Riza sebelumnya pernah di DPD tetapi saat ia menjabat di DPD namanya belum begitu bergaung. Riza akan mengakhiri periode keduanya pada 2022, sementara Mahyeldi jika memenangkan Pilwako 2018, maka sangat besar peluang ia naik sebagai calon gubernur.


Shadiq Pasadigoe, Syamsu Rahim, Epiyardi Asda: tokoh-tokoh yang urung muncul pada 2015, menunda langkahnya maju bisa jadi karena menunggu waktu yang tepat. Untuk Shadiq, peluangnya agak unggul karena istrinya saat ini, anggota DPD RI. Untuk Epiyardi, peluangnya semakin kecil karena tak ada jabatan kepartaiannya. Adapun Syamsu, lumayan dengan pengaruhnya sebagai Ketua Nasdem Sumbar.


Febby Dt Bangso Nan Putiah, Alex Indra Lukman, Josrizal Zain: Adapun untuk beberapa tokoh petinggi parpol di Sumbar, mereka layak dipertimbangkan karena basis mereka. Posisi wakil gubernur adalah pertaruhan, setidak-tidaknya karena tak lepasnya kedudukan mereka dalam menentukan pasangan.  Untuk Febby, ia gagal di Bukittinggi jadi untuk maju ke Sumbar sepertinya masih sangat kecil. Josrizal adalah walikota Payakumbuh dua periode yang menandakan prestasinya, walau namanya belum bergaung dalam hiruk pikuk pilgub sebelumnya. Adapun Alex peluangnya agak unggul karena dia menjabat anggota DPR yang punya bukti mengantarkan PDIP meraih 2 kursi pada pemilu 2014 (setelah 2009 tidak sama sekali). Yang belum sama sekali PPP dan Hanura. Adapun Irsyad (PKS) dan Hendra (Golkar) belum ada tanda-tanda karena tampaknya mereka fokus di DPRD.


Emma Yohana: di antara tokoh nasional yang akan turun gunung. Emma sudah dua periode jadi DPD dan itu berakhir 2019, sebagai perempuan, Emma bisa memanfaatkan isu ini sebagai pendongkrak popularitasnya.

***

Nah, itu dia lima latar belakang suara strategis di pilgub 2020. Sejauh ini merekalah lebih dulu membangun suara/memiliki bassis. Belum lagi tokoh nasional, karena kalau jauh-jauh ini sulit membaca langkahnya ke Sumbar. Peluang kemenangan akan ditentukan sejauh mana semua potensi itu digarap nantinya.

Tambahan: dokrak popularitas, sepanjang pengamatan di Sumbar, memang pernah berlaku untuk Gamawan Fauzi. Ia tokoh yang muncul dari daerah, selain karena kinerja dan dua periodenya, berita tentang hilangnya Gamawan sewaktu di hutan telah menyentuh/meluaskan namanya di pelosok Sumbar lewat pemberitaan. bahkan ada lagunya. Namun, jika ada satu peristiwa "yang situasional" menjelang pilgub 2020 nanti, bisa jadi ini adalah latar belakang keenam.

***

Tanpa IP, lalu kira-kira kemanakah karier IP setelah menuntaskan dua periode jadi gubernur. Menterikah? "Tergantung siapa presidennya."

Bacaan:
http://minangkabaunews.com/artikel-7117-sby-zh-sp-arb-tak-datang-peserta-kampanye-mkfauzi-dihibur-wiranto.html
http://tommytrd.blogspot.co.id/2015/11/serba-serbi-pilgub-sumbar-edisi.html

Anak-anak tumpah ruah dengan segala keceriaan mereka. Mereka tidak menggenggap gadget. Mata mereka berbinar. Mereka membentuk kerumunan. Tampak lihai berjalan dengan sepatu roda.

Kemana merekaa pergi, sepatu roda itu tampak cocok dengan jalan lingkungan mereka.

Pantai Padang dipenuhi pula dengan berbagai aktivitas. Ada pedesterian, di situ pula dipenuhi dengan aktivitas anak-anak. Pedesterian itu belum lama dibangun, tapi kehadirannya telah membuat Padang begitu akrab dengan interaksi warganya.

Mereka yang lebih besar, tampak pula bermain dengan peralatan yang lebih modern. Inline skate, skuter, skate board, sampai yang terkini seperti airwheel/ balance wheel.. Semua itu tampak lekat dengan ruang-ruang publik yang ada di Kota Padang saat ini.

Itulah pemandangan baru bagi Kota Padang. Hal itu sejalan dengan hadirnya area-area publik. Areal yang dipakai untuk bermain sepatu roda terdapat di sejumlah titik.

Kawasan Jembatan Siti Nurbaya yang kini tampak cantik dengan pedesterian barunya. hingga ke gang-gang dan jalan dengan aspal mulus.

Efek pembangunan di Kota Padang ternyata tidak membawa dampak kerapian kota semata. Tapi, telah menghadirkan ruang-ruang publik untuk interaksi warga.

Pemandangan umum itu pula yang dapat kita jumpai di jalan lingkungan perumahan. Hadirnya jalan lingkungan yang dibetonisasi menjadikannya sebagai ruang interaksi sosial baru di Kota Padang. Data haluan mencatat, pembenahan yang berkelanjutan

Pemerintah Kota Padang saat ini dianggap komitmen dengan target. Salah satunya, target di bidang infrastuktur. Target itu tertuang dalam sepuluh program unggulan Mahyeldi.

Tercatat ada tiga yang ingin dicapai. Pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar, pengendalian banjir dan genangan air.

Lihat pula: www.babarito.com/2017/04/warga-betonisasi-pak-wali-multifungsi.html

Kalaulah merujuk pada kenyataan bahwa kota ini begitu pelik masalah, maka secara tidak langsung masalah kota telah menjadi bagian dari masalah kita sehari-hari.

Kalau kita menyadari, masalah kebersihan akan membawa pada masalah bencana, belum lagi dari sisi aspek hubungan kemasyarakatan.

Maka, siapakah dan bagaimanakah seharusnya kota ini mendapat hadiah di hari ulang tahunnya.

Atau sebaliknya, kota inilah yang harus menghadirkan hadiah pada kita.

Lalu dalam berbagai cara, menghadirkan hadiah untuk kota ini adalah menghadirkan hadiah untuk kita sendiri.

Tanpa harus memaknainya dalam kehadiran fisik, monumen, patung atau bangunan.

tapi, memberi hadiah yang akan membekas dalam perjalanan kota berikurtnya.

Bisa jadi, kita semualah yang membawa hadiah untuk kota Padang. membawa kota ini bangkit dan mencapai seluruh cita-cita bersam.

Hari ini, genap tiga tahun hitungan masa kepemimpinan Mahyeldi bersama wakilnya Emzalmi di Padang.

Banyak target yang telah dilayangkan oleh pemkot dan target itulah yang realisasinya telah kita lihat saat ini.

Walau tiga tahun, dengan ekspektasi yang besar, kepemimpinan di Kota Padang membuat banyak hal yang perlu dikejar.

Padang memang mulai dari kehancuran pasca-gempa. Memimpin kota bangkit dari bencana telah didampingi oleh pemimpin sebelumnya, Fauzi Bahar.

Kini setelah gempa berlalu, Padang kembali disadarkan untuk bergegas mengejar ketertiinggalannya atau katakanlah perkembangan yang semakin pesat. Belum lagi sambil berlari, Padang harus menyelesaikan rongga-rongga untuk diperbaiki.

Harapan dan pada saat yang sama, perbaikan itulah yang datang dari masyarakat dan bermuara pada pemimpin kota dengan segala kebijakan dan kewenangannya.

Hari ini, perbaikan-perbaikan itu tampak, sementara target-target baru menanti.

Yah, untuk ukuran program, memang tidak cukup waktu untuk dapat mewujudkannya. Apalagi kalau program itu hanya bersifat kepentingan sesaat, kepentingan jangka panjang perlu keberlanjutan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh pemimpin sebelumnya.

Kota pintar, kota bersih, kota pendidikan, kota wisata.

Bagaimana mereka mampu menghadirkan harapan pada saat yang sama, dan menjemput harapan.

Seorang pemimpin dalam Islam, tidak sebatas menjalankan roda organisasi dan mengacu pada tupoksi semata. Tetapi ada juga kewajiban menjalankan tugas-tugas dakwah.

“Seorang pemimpin dalam Islam, tidak sebatas menjalankan roda organisasi dan mengacu pada tupoksi semata. Tetapi ada juga kewajiban menjalankan tugas-tugas dakwah,” ungkap Dr. Abdul Aziz Qahhar Muzakkar dalam acara Diskusi Perdana dan Buka Bersama Centre of Study for Indonesian Leadership (CSIL) di Gedung Balimuda Center Kamis (16/06/2016) yang mengangkat tema “Kepemimpinan Profetik untuk Indonesia Masa Depan.”

Menurut Azis, kepemimpinan profetik mengharuskan seorang pemimpin mampu menjadi dai. Artinya ada komitmen dan kesanggupan untuk memastikan umat tetap berada di jalan Allah Subhanahu Wata’ala, urainya.

Anggota DPD-RI ini mengatakan bahwa tidak mungkin seorang pemimpin tidak melibatkan Allah dalam menjalankan tugasnya. Karenanya seorang pemimpin mesti juga menjalankan peran dai.

“Dengan menjalankan peran sebagai dai, maka jelas seorang pemimpin dalam Islam tidak mungkin tidak melibatkan Allah. Harus senantiasa ada upaya untuk melibatkan Allah dalam segala keputusannya sebagai seorang pemimpin,” jelasnya.

Untuk itu proses penempaan seorang pemimpin dalam sejarah kenabian tidak ada yang instan.

“Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa dalam sejarah kepemimpinan profetik tidak ada yang ringan dan cepat. Mereka diuji dengan ujian yang panjang di lapangan. Dan, para pemimpin itu bisa diberikan sertifikat hanya apabila telah lulus melalui ujian-ujian yang berat dan panjang,” paparnya.

Mengenai bagaimana pemimpin sekarang mesti bersikap, Ketua Dewan Pembina KPPSI ini mengatakan bahwa semua pemimpin harus mengacu pada mu’jizat akhir zaman. “Kalau kita benar-benar ingin bangsa ini lepas dari problematikanya, harus benar-benar menyandarkan kepemimpinannya pada Al-Qur’an,” pungkasnya.

Sumber: https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/06/17/96594/pemimpin-harus-juga-menjalankan-fungsi-dai.html

Add caption

Pantai Padang kini sudah bersih. Dulu dikotori oleh tenda biru, payung ceper, dan pengamen atau anak muda yang suka memalak pengunjung," begitu secuit tanggapan seorang pengunjung Pantai Padang.

"Bersih", itulah citra yang mulai digalakkan kembali oleh Kota Padang melalui komitmen pemimpin dan warganya. Digalakkan kembali karena sebelumnya, Padang punya catatan membanggakan tentang kebersihan. Padang pernah meraih Adipura berturut-turut sebelum gempa bumi 30 September 2009.

Kebersihan hilang, kesemrawutan datang

Kapan kesemrawutan itu bermula? ."Pasca-bencana 30 September 2009," begitu penunjuk waktu untuk jawaban saya, seolah kesemrawutan itu muncul akibat suatu bencana tiba-tiba. Pandangan itu dibenarkan pula oleh pejabat kota.

Catatan kebersihan Kota Padang memang tak berlanjut sejak bencana. Padang mulai dijangkiti kesemrawutan. Kawasan terjangkit itu tampak salah satunya di Pantai Padang dengan banyaknya bangunan semipermanen di tepi jalan sepanjang pantai. Bangunan-bangunan "milik PKL" menghalangi pandangan menuju laut sekaligus menduduki area pejalan kaki.

Selain PKL, bertebaran pula pondok-pondok tertutup payung. Masyarakat menyebutnya tenda ceper. Belum lagi masalah sampah, pungutan liar, dan sebagainya.

Pemberitaan tenda ceper sampai diangkat oleh media massa nasional pada April 2014. Sorotan publik akhirnya sampai pada pemimpin kota yang kebetulan memiliki wali kota baru.

Kembali menggalakkan kebersihan
Wali Kota Padang Mahyeldi menata dan menertibkan Pantai Padang sejak beberapa tahun belakang. Cafe-cafe yang sebelumnya berjejer di sepanjang pantai, dipindahkan ke tempat baru di Lapau Panjang.

Pantai Padang yang dahulunya semrawut dengan tenda "ceper" kali ini terlihat beraturan dengan dua objek populer Menara IORA dan Menara Perdamaian.

"Renovasi jalan dan pembenahan pasar dalam waktu singkat menjadi bukti lain konsistensinya pembangunan di Padang," tambahnya.

Jauh sebelum Mahyeldi berkecimpung dalam politik, ia adalah seorang imam dalam arti peyoratif: orang yang memimpin shalat. Ia fasih dalam membaca ayat Al-Quran dan melantunkannya dengan merdu. Seorang ulama Arab Saudi, Syekh Khalid Al Hamudi mengaku terkesan dengan keindahan suaranya. Itu pulalah yang membuat Syekh mengundang Mahyeldi menjadi imam di Masjidil Haram.

Sampai saat ini, ia masih seorang imam dan memang begitu seharusnya. Ulama asal Garut, Taufik Qulazhar menyebut bagaimana para pemimpinpada awal Islam adalah sekaligus seorang imam.

Imam memimpin makmum dalam shalat berjamaah. Nah, kita sebenarnya bisa melihat bagaimana konsep kepemimpinan diajarkan Islam dari sana.

Ketika seorang dipilih menjadi seorang imam shalat maka semua mematuhi gerakan dan arahan dari imam tidak boleh ada yang membantah bahkan memprotes, selama semua itu dalam koridor aturan agama dan tidak melakukan kesalahan yang fatal.

Namun ketika imam melakukan kesalahan atau keluar dari koridor yang telah ditentukan imam harus dan akan diingatkan oleh makmun yang ada dibelakangnya. Hal ini dilakukan agar proses ibadah berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ibadah yang dilakukan tidak sia-sia. Bagi imam yang diingatkan, tidak boleh dan tidak akan marah melainkan menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahannya.

Apakah pemimpin saat ini apakah seperti imam dalam shalat atau sebaliknya?

Imam memiliki tanggung jawab yang sanggat besar. Tidak setiap orang dapat menjadi imam dalam shalat karena harus memiliki kompetensi tertentu yang sudah menjadi konsesus ulama fiqih. Oleh karena itu, orang yang menjadi imam adalah orang yang terbaik diantara yang lainnya bukan berdasarkan lamanya hidup di dunia tetapi kualitas yang dimilikinya.

Begitu pula seharusnya dengan pemimpin. Ia harus memiliki kompetensi yang lebih dari yang lain sehingga bisa membuat visi dan misi yang bisa dilaksanakan oleh para pembantu serta kebijakan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pembantunya.

Ketika masyarakat mengingatkan kesalahan pemimpinnya justru pimpinan kita membela diri dan balik mengkritik, bukan menyadari dan berterima kasih telah diingatkan. Sejatinya masyarakat itu mencintai pemimpinnya dan untuk kebaikan seluruh yang dipimpinnya. Namun, gengsi dan arogansi telah mengalahkan filosofi shalat dalam proses kepemimpinan seseorang. Ini fakta bahwa shalat yang dilakukan hanya sebatas pada proses ritual semata belum pada tataran aplikasi nyata dan diterapkan dalam kehidupan sosial.

Referensi:

• http://sulthan17.blogspot.co.id/2011/10/imam-shalat-dan-pemimpin.html

Teluk Bayur, sebuah pelabuhan yang terletak di Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Pelabuhan ini sudah dibangun sejak masa kolonial Belanda pada 1888 atau 127 tahun yang lalu.

Targetsumbar.com, pada akhir pekan ini, Sabtu (13/04) berkesempatan mengunjungi pelabuhan seluas 534 hektar ini.

Lokasinya memang tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bila menggunakan kendaraan pribadi, maka dibutuhkan waktu sekitar 50 menit melalui jalur bypass.

Perjalanan ke pelabuhan cukup lancar karena tidak banyak bertemu dengan titik kemacetan. Kondisi jalan juga cukup bagus, dan hanya sedikit terlihat ada kerusakan. Apalagi tahun lalu dilakukan pelebaran jalan oleh pemerintah setempat.

Masuk ke dalam pelabuhan, terlihat tatanan ruang yang tampak rapi dan bersih. Beberapa kendaraan seperti truk hingga sepeda motor melintas cukup beraturan mengikuti jalur yang tersedia.

Bangunan pertama yang terlihat adalah kantor administrasi pelabuhan dengan petugas yang tengah melayani aktivitas konsumen. Kemudian selanjutnya adalah lapangan petikemas, penumpukan barang serta gudang.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono R Irianto menuturkan bahwa Pelabuhan Teluk Bayur menyediakan beberapa fasilitas terminal, yaitu untuk semen, batu bara dan kontainer.

“Saat ini pelabuhan telah dilengkapi dengan peralatan modern pada setiap terminal. Karena diperuntukan untuk jenis barang, batu bara, semen, crude palm oil (CPO) dan komoditas yang menggunakan peti kemas seperti kayu, furnitur,” ungkapnya.

Jalur perdagangan ekspor luar negeri utama dari pelabuhan adalah menuju Amerika Serikat (AS), Asia, Australia dan Afrika. Sedangkan dalam negeri, adalah ke daerah-daerah di wilayah Jawa, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

“Selama ini diketahui memang lebih memakan jalur daratan untuk transpotasi barang, sekarang dengan pembenahan pelabuhan ini menjadi lebih berkembang melalui angkutan laut,” sebut Saptono.

Menurutnya, Teluk Bayur adalah alternatif jalur angkutan laut dari wilayah barat Sumatera. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia, perairan Selat Malaka sudah cukup padat dalam aktivitasnya perkapalan.

“Lalu lintas kapal melalui perairan Selat Malaka, dimana sekarang di kawasan tersebut sudah cukup padat. Sejalan dengan ekonomi dunia dapat timbulkan kondisi stagnan. Maka di perairan rute alternatif kapal selanjutnya paling mungkin adalah rute barat Sumatera. Dimana Teluk Bayur akan memainkan peran strategis, karena terbesar di wilayah barat,” paparnya.

Sumber: http://targetsumbar.com/teluk-bayur-pelabuhan-nan-berusia-127-tahun-di-padang/